Rakor Penyusunan Kajian Pariwisata dan Mitigasi Bencana, Kabid Pencegahan BPBD Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data Tata Ruang

Rakor Penyusunan Kajian Pariwisata dan Mitigasi Bencana

Rakor Penyusunan Kajian Pariwisata dan Mitigasi Bencana, Kabid Pencegahan BPBD Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data Tata Ruang

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Tim Konsultan Perencana ITERA menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Mitigasi Bencana, Kamis (12/3/2026) di Ruang Rapat Asisten. Rapat yang berlangsung sejak pukul 15.30 WIB ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPBD Lampung Selatan yang diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Erwan Fatriansyah, S.E., M.M., serta Plt. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lampung Selatan, Nurmas Suru, S.E., bersama perwakilan Bappeda dan Dinas Pariwisata.

Kehadiran Erwan Fatriansyah dalam rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, S.H., yang menginstruksikan jajarannya untuk aktif dalam setiap tahapan penyusunan kajian strategis yang berkaitan dengan mitigasi bencana di kawasan pesisir.

Agenda rapat mencakup pembahasan teknis data, identifikasi kendala eksisting di kawasan pesisir, serta sinkronisasi dokumen perencanaan antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Risiko Bencana (KRB).

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Dorong Data Akurat dan Koordinasi Formal

Dalam rapat tersebut, Erwan Fatriansyah, S.E., M.M., selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung Selatan menyoroti pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama penyusunan kajian. Ia mengungkapkan bahwa selama ini kendala di lapangan sering kali berasal dari sulitnya mengakses data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis karena penguasaan data yang bersifat personal.

"Kami dari BPBD mendorong agar ke depan pengumpulan data dilakukan melalui jalur formal, baik melalui wawancara terstruktur maupun persuratan resmi. Ini penting untuk menghindari trauma birokrasi dan memastikan data yang diperoleh, terutama terkait investasi pariwisata dan pendidikan, dapat dipertanggungjawabkan," ujar Erwan Fatriansyah.

Privatisasi Pantai Jadi Perhatian Serius

Isu strategis yang mengemuka dalam rakor adalah kondisi kawasan pesisir Lampung Selatan bagian timur yang banyak mengalami privatisasi. Peserta rapat menyoroti banyaknya pemilik lahan yang membangun tembok permanen hingga bibir pantai, sehingga menutup akses publik dan melanggar aturan garis sepadan pantai.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pencegahan BPBD menegaskan bahwa sepadan pantai memiliki fungsi vital sebagai zona mitigasi bencana tsunami. "Kami memahami banyak lahan yang sudah bersertifikat hak milik sejak lama. Karena itu, penegakan aturan melalui RDTR dan sistem OSS harus dilakukan secara hati-hati namun tetap tegas. Jangan sampai fungsi penyangga bencana ini hilang karena pembangunan yang tidak terkendali," tegasnya.

Plt. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Dukung Penyediaan Data Kebencanaan

Sementara itu, Plt. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lampung Selatan, Nurmas Suru, S.E., menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung penyusunan kajian ini, terutama dalam penyediaan data terkait sejarah bencana dan potensi kerentanan di kawasan pesisir.

"Kami memiliki data kejadian bencana yang dapat menjadi acuan dalam menentukan zona-zona rawan. Ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berbasis pada pengalaman kebencanaan di lapangan. Koordinasi yang baik antar bidang di lingkungan BPBD sendiri juga akan terus kami tingkatkan untuk mendukung kelancaran penyusunan kajian ini," ujar Nurma Suri.

Mencari Solusi Humanis untuk Pelaku Usaha

Rapat juga membahas perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keselamatan bencana. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pemberian insentif bagi kawasan wisata yang patuh pada aturan tata ruang.

Selain itu, Erwan Fatriansyah menyambut baik rencana tim konsultan untuk menghadirkan desain ilustratif yang lebih estetis dan aplikatif, seperti penggunaan pembatas kayu atau desain terbuka sebagai alternatif pengganti tembok permanen. "Kita ingin pelaku usaha tetap bisa beraktivitas, tapi tanpa mengorbankan fungsi sepadan pantai. Desain yang humanis dan masuk akal ini penting agar nantinya tidak terjadi penolakan masif dari masyarakat," imbuhnya.

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan

Tak kalah penting, rapat menyoroti perlunya penyelarasan antara Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan revisi RTRW dan penyusunan RDTR. Saat ini, proses digitalisasi dokumen lama tengah dilakukan untuk memastikan data spasial yang digunakan adalah versi terbaru yang akurat.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, Tim Konsultan ITERA akan segera melakukan observasi lapangan di titik-titik krusial kawasan pesisir. BPBD Lampung Selatan berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan OPD terkait dan pihak swasta untuk kebutuhan data primer melalui sesi wawancara resmi.

"Atas arahan Bapak Kepala Pelaksana BPBD, kami akan terus memastikan bahwa aspek mitigasi bencana menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengembangan kawasan, termasuk pariwisata. Kami berharap hasil kajian ini nantinya tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengontrol pembangunan di kawasan pesisir melalui sistem OSS dan pengawasan Satpol PP. Keselamatan masyarakat dari ancaman bencana harus menjadi prioritas utama," pungkas Erwan Fatriansyah selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung Selatan.

Rapat ditutup dengan harapan agar sinkronisasi lintas sektor ini dapat segera diwujudkan demi terciptanya kawasan pariwisata Lampung Selatan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Sumber: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung Selatan

Pencegahan & Kesiapsiagaan

Detail Berita