Pemkab Lampung Selatan Gelar FGD untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Digital

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan secara resmi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Reviu Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Arsitektur Data. Acara yang berlangsung pada Jumat, 28 November 2025 di Aula Rajabasa ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan terintegrasi.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/10.167/IV.15/2025 yang ditujukan kepada seluruh jajaran perangkat daerah. Adapun peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Sekretaris DPRD, Inspektorat, serta para Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Kantor di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Dokumentasi kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi aktif dari seluruh peserta yang hadir.

Foto: Suasana Focus Group Discussion (FGD) Reviu Arsitektur SPBE

FGD ini secara khusus menghadirkan pejabat eselon III yang membidangi urusan SPBE dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai contoh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan mengutus TANTOWI, SE selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta SALFIAH INDRIANI, A.Md selaku Pengelola Layanan Operasional. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan seluruh satuan kerja dalam mendukung implementasi SPBE.

Secara hukum, kegiatan ini berdasar pada tiga landasan peraturan utama, yaitu Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. FGD difokuskan pada reviu menyeluruh terhadap kesiapan dan kematangan arsitektur SPBE daerah, yang mencakup evaluasi enam domain fundamental: proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan siber.

Berdasarkan materi yang dipaparkan dalam FGD, reviu arsitektur SPBE memiliki empat tujuan strategis yang saling terkait. Pertama, melakukan penilaian komprehensif terhadap kesiapan implementasi arsitektur dalam tata kelola dan layanan digital. Kedua, mengidentifikasi area perbaikan melalui pemetaan kesenjangan antara kondisi existing dengan kondisi ideal yang ingin dicapai. Ketiga, meningkatkan efisiensi melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Keempat, memastikan aspek keamanan sistem dan data pemerintahan sesuai dengan standar nasional.

Dari sisi manfaat, proses reviu ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang, termasuk akselerasi transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik yang terintegrasi, kontribusi signifikan terhadap penilaian indeks reformasi birokrasi, serta penyediaan landasan yang kuat dan terukur untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran TIK di masa depan.

Melalui penyelenggaraan FGD ini, Pemkab Lampung Selatan kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul di era digital. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bukti kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan transformasi digital yang semakin kompleks di masa mendatang.

Sumber:
Surat Sekda Pemkab Lamsel Nomor : 800/10.167/IV.15/2025
Humas BPBD Lampung Selatan